Pasal 144

(1) Gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau

kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139

huruf b terlebih dahulu diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

(2) Gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau

kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk

mencapai kemufakatan tidak menghasilkan

kesepakatan maka disampaikan ke pengadilan.

(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan tuntutan untuk melakukan tindakan

tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata, dengan tidak menutup

kemungkinan tuntutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tata cara pengajuan gugatan dan upaya mendapatkan

ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana

www.peraturan.go.id

2020, No.107 -82-

dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan

Hukum Perdata.

(5) Ketentuan mengenai gugatan dan upaya ganti

kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Ketiga

Pemberian Masukan kepada Pemerintah Pusat dan/atau

Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa

Konstruksi