Pasal 101

(1) Penetapan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a

mempertimbangkan rumusan kebijakan pembinaan

yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan.

(2) Perlindungan atas hasil penelitian dan pengembangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Kebijakan Pengembangan Jasa

Konstruksi