Pasal 11

(1) Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung

berdasarkan jumlah Desa.

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

• alokasi dasar; dan
• alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

(3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.

(4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas

wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(5) Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: