Pasal 6

(1) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh:

• Menteri, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:

1. lintas wilayah provinsi;
2. laut dengan jarak lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan/atau
3. berbatasan langsung dengan negara lain;

• gubernur, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:

1. lintas wilayah kabupaten/kota; dan/atau
2. laut . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. laut dengan jarak 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai;

• bupati/walikota, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:

1. kabupaten/kota; dan/atau
2. laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.

(2) Dalam hal wilayah laut berada di antara 2 (dua) provinsi yang

berbatasan dengan jarak kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, wilayah penyelidikan dan penelitian masing-masing provinsi dibagi sama jaraknya sesuai prinsip garis tengah.

(3) Kewenangan bupati/walikota pada wilayah laut sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) sejauh 1/3 (sepertiga) dari garis pantai masing-masing wilayah kewenangan gubernur.