Pasal 12

(1) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian

pertambangan yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara.

(2) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian

pertambangan yang dilakukan oleh lembaga riset berdasarkan penugasan dari Menteri atau gubernur wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara.

(3) Peta potensi mineraldan/atau batubara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara.

(4) Gubernur dan bupati/walikota wajib menyampaikan peta

potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri.

(5) Berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri melakukan evaluasi.

(6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

digunakan oleh Menteri sebagai bahan penyusunan rencana WP.