Pasal 52

(1) Penyusunan RDTR KPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e meliputi:

• proses penyusunan RDTR KPN;

• pelibatan peran Masyarakat di tingkat kabupaten/kota dalam penyusunan RDTR KPN; dan

• pembahasan rancangan RDTR KPN oleh Pemangku Kepentingan.

(2) Proses penyusunan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:

• persiapan penyusunan meliputi:

1. penyusunan kerangka acuan kerja;

2. penentuan metodologi yang digunakan; dan

3. penetapan wilayah perencanaan RDTR KPN.

• pengumpulan data paling sedikit:

1. data wilayah administrasi;

2. data dan informasi kependudukan;

3. data dan informasi bidang pertanahan;

4. data dan informasi kebencanaan; dan

5. peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan.

• pengolahan data dan analisis paling sedikit:

1. analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan

2. analisis mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan.

• perumusan konsepsi RDTR KPN; dan

• penyusunan rancangan peraturan presiden tentang RDTR KPN.

(3) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 merupakan peta rupabumi Indonesia

dan/atau peta dasar lainnya.

(4) Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan peta termutakhir dan telah

ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.