Pasal 38

(1) Penyusunan RZ KAW mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

(2) Penyusunan RZ KAW paling sedikit memperhatikan:

• rencana pembangunan jangka panjang nasional;

• rencana pembangunan jangka menengah nasional;

• RTR pulau/kepulauan;

• RTR KSN;

• RZ KSNT;

• rencana tata ruang wilayah provinsi;

• kawasan, zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• wilayah masyarakat hukum adat;

27 / 177

• data dan informasi kebencanaan; dan

• ketentuan hukum laut internasional.

(3) RZ KAW paling sedikit memuat:

• tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Laut;

• rencana Struktur Ruang Laut;

• rencana Pola Ruang Laut;

• arahan Pemanfaatan Ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;

• strategi kebijakan pengembangan Kawasan; dan

• arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

(4) RZ KAW menjadi acuan untuk:

• penyusunan RTR KSN;

• penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi;

• penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;

• penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;

• Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Antarwilayah;

• perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, dan/atau keserasian antarsektor; dan

• penetapan lokasi dan fungsi ruang laut untuk investasi.

(5) RZ KAW dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala paling kecil 1:500.000.