Pasal 26

(1) RTR pulau/kepulauan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

(2) RTR pulau/kepulauan memperhatikan:

• rencana pembangunan jangka panjang nasional;

• rencana pembangunan jangka menengah nasional;

• rencana pembangunan jangka panjang provinsi yang menjadi bagian pulau/kepulauan;

• rencana pembangunan jangka menengah provinsi yang menjadi bagian pulau/kepulauan;

• wawasan nusantara dan ketahanan nasional;

• perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional;

• upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;

• keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;

• optimasi pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;

• RTR KSN;

• RZ KSNT;

• RZ KAW; dan

• rencana tata ruang wilayah provinsi yang menjadi bagian pulau/kepulauan.

(3) RTR pulau/kepulauan paling sedikit memuat:

• tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang pulau/kepulauan;

• rencana Struktur Ruang pulau/kepulauan yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana;

• rencana Pola Ruang pulau/kepulauan yang meliputi Kawasan Lindung pulau/kepulauan dan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional;

• arahan Pemanfaatan Ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;

20 / 177

• strategi kebijakan pengembangan pulau/kepulauan;

• arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pulau/kepulauan yang berisi indikasi arahan zonasi sistem nasional, arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;

• arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air; dan

• penetapan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan hutan pada setiap daerah aliran sungai di pulau/kepulauan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan kondisi biogeofisik, iklim, kependudukan, dan sosial ekonomi wilayah pulau/kepulauan.

(4) RTR pulau/kepulauan menjadi acuan untuk:

• penyusunan RTR KSN

• penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi

• penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten;

• penyusunan rencana tata ruang wilayah kota;

• penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;

• penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;

• Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah nasional;

• perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, dan/atau keserasian antarsektor; dan

• penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

(5) RTR pulau/kepulauan dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000.