Pasal 217

(1) Dalam melaksanakan Pengawasan Penataan Ruang, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat

87 / 177

membentuk inspektur pembangunan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Inspektur pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas aparatur sipil negara dan non-

aparatur sipil negara.

(3) Dalam melaksanakan Pengawasan Penataan Ruang Laut, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kelautan dapat membentuk pengawas kelautan.

(4) Inspektur pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawas kelautan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) berwenang:

• melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang atau Pemanfaatan Ruang Laut;

• meminta keterangan;

• membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;

• memasuki tempat atau lokasi tertentu;

• memotret;

• membuat rekaman audio visual;

• memeriksa bangunan beserta prasarana dan sarana pendukungnya;

• menghentikan pelanggaran tertentu; dan

• melakukan tindakan lain yang diperlukan.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, inspektur pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

pengawas kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai inspektur pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan Peraturan Menteri.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawas kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan

peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.