Pasal 199

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara

tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.

(2) Penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

mempertimbangkan:

• nilai jual objek pajak;

• luas lahan dan luas bangunan;

• indeks kawasan; dan/atau

• besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan.

(3) Denda administratif dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi

ketentuan dalam sanksi administratif lainnya.

(4) Bentuk dan cara penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih

lanjut dalam peraturan kepala daerah.