Pasal 195

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 berupa:

• peringatan tertulis;

• denda administratif;

• penghentian sementara kegiatan;

• penghentian sementara pelayanan umum;

• penutupan lokasi;

• pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

• pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

• pembongkaran bangunan; dan/atau

• pemulihan fungsi ruang.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda

pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

(4) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga

dan/atau perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.