Pasal 175

(1) Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

167 huruf f di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Masyarakat Tradisional dan Masyarakat Lokal yang melakukan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

(2) Masyarakat Tradisional dan Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

kriteria:

• bermata pencaharian pokok sebagai nelayan dengan alat penangkapan ikan statis, pembudidaya ikan atau petambak garam; dan/atau

• menghasilkan produksi atau memiliki penghasilan tidak lebih dari nilai rata-rata upah minimum provinsi.

(3) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pembudidaya ikan dan petambak

garam, wajib berdomisili di wilayah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

(4) Masyarakat Tradisional dan Masyarakat Lokal yang memperoleh fasilitasi Persetujuan Kesesuaian

Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) •diusulkan oleh bupati/wali kota

(5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan hasil identifikasi Masyarakat

Tradisional dan Masyarakat Lokal yang disampaikan oleh lurah/kepala desa melalui camat.

(6) Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Masyarakat Tradisional dan

masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk kegiatan:

• perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis;

• perikanan budidaya menetap;

• pergaraman;

• wisata bahari; dan/atau

• permukiman di atas air.

(7) Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan di dalam Kawasan

Konservasi di Laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.