Pasal 16

Kepala Perwakilan Ombudsman dilarang merangkap menjadi:

• pejabat negara atau penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;

• anggota partai politik; dan

• profesi lainnya.