Pasal 75

(1) Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:

• pembangunan kembali prasarana dan sarana;
• pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
• pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
• penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
• partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
• peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
• peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
• peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

(2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta

kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis

kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3).

www.hukumonline.com 22

www.hukumonline.com