Pasal 74

(1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf j

ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadi bencana.

(2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui upaya-upaya:

• rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
• mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
• pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.

(3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di

daerah dengan dukungan BPBD dan BNPB.

Bagian Ketiga Rekonstruksi