Pasal 16

(1) Pemerintah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.

(2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD dalam bentuk:

• penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
• pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
• penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
• pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
• penyiapan lokasi evakuasi;
• penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
• penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

(3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab

Pemerintah, pemerintah daerah dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha.