Pasal 12

(1) Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah diselesaikan dengan cara : a. diserahkan kembali kepada pemiliknya, dalam hal :

1. telah memenuhi kewajiban pabean;
2. penegahan barang dan/atau sarana pengangkut yang dilakukan tanpa surat perintah penegahan karena alasan mendesak dan perlu, tidak mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal;
3. keberatan yang diajukan oleh pemilik barang dan/atau sarana pengangkut diterima oleh Menteri;
4. keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak mendapat putusan Menteri setelah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan; atau
5. tidak diperlukan untuk bukti di pengadilan, setelah diserahkan uang pengganti yang besarnya tidak melebihi harga barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah. b. dimusnahkan...

b. dimusnahkan karena barang tersebut busuk; c. dilelang, karena sifatnya tidak tahan lama, merusak, berbahaya, atau pengurusannya memerlukan biaya tinggi, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi; d. diserahkan kepada penyidik sebagai bukti dalam proses penyidikan; e. dalam hal menyangkut barang yang dilarang atau dibatasi, menjadi milik negara. (2) Tata cara penyelesaian barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Menteri.