Pasal 2

(l) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pengendalian Impor atau Ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI. (21 HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada:

• merek;
• hak cipta dan hak terkait;
• paten dan paten sederhana;
• desain industri;
• desain tata letak sirkuit terpadu;
• varietas tanaman; dan
• indikasi geogralis.