Pasal 7

(1) Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a,

Pemerintah tetap menanggung beban sebagai

berikut:

• pembayaran untuk iuran Pensiun dan iuran

Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang

menjadi kewajiban Pemerintah, besarnya akan

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

tersendiri;

• pembayaran Pensiun dari seluruh penerima

Pensiun yang telah ada pada saat Peraturan

Pemerintah ini diundangkan; dan

• bagian ...

--~--~----~ --~---~---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• bagian dari pembayaran Pensiun bagi penerima

Pensiun yang belum memenuhi masa iuran yang

telah ditetapkan.

(2) Dalam hal Pernerintah belum melaksanakan

pembayaran untuk iuran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, Pemerintah membayar

seluruh atau sebagian manfaat pensiun dan

membayar kewajiban masa lalu program tabungan

hari tua yang belum terpenuhi dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

1. Ketentuan ayat (2)dan ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga

Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 i-;

(1) Persyaratan, jumlah, dan tata ~a -pembayaran

Pensiun peserta dilaksanakan::: berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan,

(2) Persyaratan, jumlah, dan tata cara pembayaran

Tabungan Hari Tua diatur oleh Menteri setelah

berkoordinasi dengan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatnr negara.

(3) Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerin tahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara hendak mengubah peraturan mengenai

penggajian dan Pensiun yang dapat membawa

pengaruh pada besarnya iuran serta besarnya

jaminan Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil maka

terlebih dahulu berkonsultasi dengan Menteri.

1. Ketentuan , , ,

PRESIDEN

1. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2)

sehingga berbunyi sebagai berikut: