Pasal 62

(1) Kegiatan angkutan penyeberangan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 61 ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur

dalam lintas penyeberangan.

(2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:

• Menteri, untuk lintas penyeberangan antarprovinsi;
• gubernur, untuk lintas penyeberangan antarkabupaten/kota; dan
• bupati/walikota, untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.

(3) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam

menetapkan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:

• pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;
• fungsi sebagai jembatan;
• hubungan antara dua pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, antara pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dan terminal penyeberangan, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
• tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
• rencana tata ruang wilayah; dan
• jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan intradan antarmoda.

(4) Penetapan lintas penyeberangan selain mempertimbangkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

• sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional;
• adanya kebutuhan angkutan;
• rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan;

www.djpp.depkumham.go.idd. ketersediaan ….

• ketersediaan kapal penyeberangan dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan
• potensi perekonomian daerah.

(5) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk seluruh wilayah

Republik Indonesia, digambarkan dalam peta lintas penyeberangan dan diumumkan oleh Menteri.