Pasal 21

(1) Jaksa yang diberhentikan dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) atau diberhentikan tidak dengan

hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berhak mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat keputusan pemberhentian.

(2) Jaksa yang dalam masa menunggu keputusan

pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berstatus sebagai Jaksa, tetapi masih sebagai Pegawai Negeri Sipil berikut semua hak dan kewajibannya, sampai dengan dikeluarkannya keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian atau putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 22 . . .