Pasal 66

(1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung

pengelolaan irigasi.

(2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan

data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.

(3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk

mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.

(4) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,

atau pemerintah desa melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sistem irigasi.

(5) Pemerintah kabupaten/kota melakukan kompilasi atas hasil

inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

(6) Pemerintah provinsi melakukan kompilasi atas hasil

inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.

(7) Pemerintah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset

irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah.

(8) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, perkumpulan petani

pemakai air, dan pemerintah desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

(9) Pemerintah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) sebagai dokumen inventarisasi aset irigasi nasional.