Pasal 49

(1) Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.

(2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat

dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.

(3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung

jawab perkumpulan petani pemakai air.

(4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu

melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

(5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang

memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.