Pasal 73

(1) Peran serta masyarakat dalam status keadaan Konflik

dapat dilakukan atas permintaan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta

masyarakat dalam status keadaan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait.

Bagian Kelima Peran Serta Masyarakat Dalam Pemulihan Pascakonflik