Pasal 3

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melalui penyelenggaraan kegiatan:

• penguatan kerukunan umat beragama;

• peningkatan . . .

• peningkatan forum kerukunan masyarakat;
• peningkatan kesadaran hukum;
• pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;
• sosialisasi peraturan perundang-undangan;
• pendidikan dan pelatihan perdamaian;
• pendidikan kewarganegaraan;
• pendidikan budi pekerti;
• penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
• penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
• pembinaan kewilayahan;
• pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
• penguatan/pengembangan kapasitas (capacity building);
• pengentasan kemiskinan;
• desa berketahanan sosial;
• penguatan akses kearifan lokal;
• penguatan keserasian sosial; dan
• bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.