Pasal 5

(1) Perlindungan terhadap korban dan saksi dilakukan berdasarkan:

a. inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan; dan atau

b. permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan kepada:

a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pada tahap penyelidikan;

b. Kejaksaan, pada tahap penyidikan dan penuntutan;

c. Pengadilan, pada tahap pemeriksaan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan lebih lanjut kepada kepada aparat keamanan untuk ditindaklanjuti. (4) Permohonan perlindungan dapat disampaikan secara langsung kepada aparat keamanan.