Pasal 4

(1) Pemerintah Rrsat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah KabupatenlKota melaksanakan penyelenggaraan Transmigrasi. (21 Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

• Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Asal; dan
• Pemerintah Daerah Provinsi Daerah T\rjuan.

(3) Pemerintah Daerah KabupatenlKota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

• Pemerintah Daerah KabupatenlKota Daerah Asal; dan
• Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Daerah Tujuan.

(4) Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam pelaksanaan

Transmigrasi lintas provinsi.

(5) Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab atas

pelaksanaan Transmigrasi lintas kabupaten /kota. dalam satu provinsi.

(6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab

atas pelaksanaan Transmigrasi dalam lingkup kabupaten/kota. (71 Pelaksanaan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilakukan secara bertahap.

(8) Tahapan pelaksanaan Transmigrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) meliputi:

• perencanaan. . .SK No 205007 A

PRESIDEN

• perencanaan Kawasan Transmigrasi;
• pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan
• pengembangan Kawasan Transmigrasi. pada (9) Pelaksanaan Transmigrasi sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6) dapat dilakukan melalui kerja sama pelaksanaan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah.