Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

• pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap:

1. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota; dan
2. Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota;

• pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.

(2) Pembinaan umum dan teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengawasan umum dan teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal pembinaan dan pengawasan umum dan

teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dilimpahkan kepada GWPP, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan berkoordinasi dengan GWPP.