Pasal 35

(1) Inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a berupa:

• klasifikasi jenis dan alasan keberatan;

• klasifikasi pihak yang keberatan; dan/atau

• klasifikasi usulan pihak yang keberatan.

(2) Inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen keberatan.

(3) Pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4)

huruf b dilakukan untuk:

• menyamakan persepsi tentang materi/alasan keberatan pihak yang keberatan; dan

• menjelaskan kembali maksud dan tujuan rencana pembangunan.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf c didasarkan atas hasil kajian

dokumen keberatan yang diajukan oleh pihak yang keberatan terhadap:

• rencana tata ruang wilayah; dan

• prioritas pembangunan yang tercantum dalam:

1. rencana pembangunan jangka menengah;

2. rencana strategis; dan/atau

DIVA | DIUNDUH PADA 15 AGUSTUS 2023 27 / 77

1. rencana kerja Pemerintah/lnstansi yang Memerlukan Tanah.

Penjelasan Pasal 35

Cukup jelas.