Pasal 9

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan Pemerintah ini dibebankan pada:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi:

1. PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat;
2. Prajurit TNI;
3. Anggota POLRI;
4. Penerima Pensiun;
5. Penerima Tunjangan;
6. Pejabat Negara selain Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
7. Pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf

f.

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:

1. PNS yang bekerja pada Pemerintahan Daerah;
2. Gubemur dan Wakil Gubernur;
3. Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota; dan
4. Anggota Dewan Perwakilan Ra-liyat Daerah. Pasal l0 peraturanKetentuan mengenai teknis pelaksanaan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal I I Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . .

Hlru*#lyr@

FR ESID E N

EPUBLII( INIDONESIA

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

trd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2OL8

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

?EPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum dan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATUMN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018

KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRA"'URIT TENTARA NASIONAL

INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

PE"IABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN

I. UMUM meningkatkan Dalam rangka usaha pemerintah untuk kesejahteraan dan meringankan biaya hidup PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Ttrnjangan, pada tambahan saat hari raya dalam tahun 2018, perlu memberikan penghasilan berupa T\rnjangan Hari Raya. Pemberian T\rnjangan Hari Raya diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, sehingga kebijakan besaran Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pra.jurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, sebesar Penerima Pensiun, dan Penerima 'I\rnjangan diberikan penghasilan pada bulan Mei. Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagt pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima T:njangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20l7 tefiang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O18.

II. PASAL

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

U. PASALDEMI PASAL