Pasal 3

(1) Penetapan Kota Kisaran sebagai Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l tidak merubah/mengurangi hak-hak atas tanah dalam wilayah Ibukota tersebut.

(2) Perubahan peruntukan dan penggunaan tanah-tanah perkebunan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian.