Pasal 94

(1) Sekretaris Daerah provinsi merupakan jabatan eselon Ib atau

jabatan pimpinan tinggi madya.

(2) Sekretaris DPRD provinsi, inspektur Daerah provinsi, asisten

sekretaris Daerah provinsi, kepala dinas Daerah provinsi,

kepala badan Daerah provinsi, dan staf ahli gubernur

merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi

pratama.

(3) Kepala biro sekretariat Daerah provinsi merupakan jabatan

eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(4) Sekretaris…

(4) Sekretaris inspektorat Daerah provinsi, inspektur pembantu,

sekretaris dinas Daerah provinsi, sekretaris badan Daerah

provinsi, kepala badan penghubung Daerah provinsi, kepala

bagian, dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau

jabatan administrator.

(5) Kepala cabang dinas Daerah provinsi kelas A, kepala unit

pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas A

merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.

(6) Kepala subbagian, kepala seksi, kepala cabang dinas Daerah

provinsi kelas B, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan

badan Daerah provinsi kelas B merupakan jabatan eselon IVa

atau jabatan pengawas.

(7) Kepala subbagian pada cabang dinas Daerah provinsi kelas B

dan kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan

badan Daerah provinsi kelas B, serta kepala subbagian pada

satuan pendidikan provinsi merupakan jabatan eselon IVb

atau jabatan pengawas.

(8) Kepala unit pelaksana teknis Daerah provinsi yang berbentuk

satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Kepala unit pelaksana teknis Daerah provinsi yang berbentuk

rumah sakit Daerah provinsi dijabat oleh dokter atau dokter

gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau

dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.

Bagian …

Bagian Kedua Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota