Pasal 7

(1) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan unsur staf.

(2) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab

kepada gubernur.

(3) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan

kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan

administratif.

(4) Sekretariat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan

fungsi:

• pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

• pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

• pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

d.pelayanan...

• pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil

negara pada instansi Daerah; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.