Pasal 53

(1) Tipelogi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan

inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan

bidang perencanaan dan keuangan ditetapkan berdasarkan

hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:

• sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat,

serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang

perencanaan dan keuangan tipe A apabila hasil

perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);

• sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat,

serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang

perencanaan dan keuangan tipe B apabila hasil

perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus)

sampai dengan 800 (delapan ratus ); dan

• sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat,

serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang

perencanaan dan keuangan tipe C apabila hasil

perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan

600 (enam ratus).

(2) Tipelogi dinas dan badan ditetapkan berdasarkan hasil

perhitungan nilai variabel sebagai berikut:

• dinas dan badan tipe A apabila hasil perhitungan nilai

variabel lebih dari 800 (delapan ratus);

• dinas dan badan tipe B apabila hasil perhitungan nilai

variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800

(delapan ratus); dan

c.dinas…

• dinas dan badan tipe C apabila hasil perhitungan nilai

variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600

(enam ratus).

(3) Dalam hal hasil perhitungan nilai variabel Urusan

Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

tidak memenuhi perhitungan nilai variabel untuk menjadi

dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Urusan

Pemerintahan tersebut tetap dibentuk sebagai dinas tipe C.

(4) Tipelogi kecamatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan

nilai variabel sebagai berikut:

• kecamatan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel

lebih dari 600 (enam ratus); dan

• kecamatan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel

kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).

(5) Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan

atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bagi pemerintah

provinsi dan kabupaten/kota kurang dari 400 (empat ratus)

untuk Urusan Pemerintahan selain yang dimaksud pada ayat

(3), berlaku ketentuan sebagai berikut:

• menjadi bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel

lebih dari 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat

ratus); dan

• menjadi subbidang atau seksi pada bidang apabila hasil

perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan

300 (tiga ratus).