Pasal 46

(1) Badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, merupakan unsur penunjang

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

kabupaten/kota.

(2) Badan Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh kepala badan

Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui

sekretaris Daerah kabupaten/kota.

(3) Badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

(4) Badan Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan

fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup

tugasnya;

• pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan

lingkup tugasnya;

• pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

• pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi

penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan

lingkup tugasnya; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali

kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Unsur...

(5) Unsur penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• perencanaan;

• keuangan;

• kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

• penelitian dan pengembangan; dan

• fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(6) Badan Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi

penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf e dibentuk dengan kriteria:

• diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan

• memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan

tugas dan fungsi semua Perangkat Daerah

kabupaten/kota.

(7) Pembentukan badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) berdasarkan pedoman yang

ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan

tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan di bidang aparatur negara.