Pasal 40

(1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu Urusan

Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas

Daerah kabupaten/kota sendiri, Urusan Pemerintahan

tersebut digabung dengan dinas lain.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel teknis

Urusan Pemerintahan memperoleh nilai 0 (nol), Urusan

Pemerintahan tersebut tidak diwadahi dalam unit organisasi

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas

Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan

kriteria:

• kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau

• keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

(4) Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) meliputi:

• pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta

pariwisata;

• kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga

berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;

• ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban

umum dan sub urusan kebakaran;

d.penanaman …

• penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah,

perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya

mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;

• komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

• perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum

dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan,

lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta

kelautan dan perikanan; dan

• perpustakaan dan kearsipan.

(5) Penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan

Pemerintahan.

(6) Tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan

1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu)

bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari

Urusan Pemerintahan yang digabungkan.

(7) Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang

Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari

Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum

penggabungan.

(8) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat Urusan

Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi kriteria untuk

dibentuk dinas, Urusan Pemerintahan tersebut dapat

digabung menjadi 1 (satu) dinas tipe C sepanjang paling

sedikit memperoleh 2 (dua) bidang.

(9) Nomenklatur…

(9) Nomenklatur dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung.

(10) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat Urusan

Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) yang memenuhi kriteria untuk dibentuk

dinas atau bidang, fungsi tersebut dilaksanakan oleh

sekretariat Daerah dengan menambah 1 (satu) subbagian

pada unit kerja yang mengoordinasikan Urusan Pemerintahan

yang terkait dengan fungsi tersebut.