Pasal 39

(1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada

masyarakat, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu

pintu Daerah kabupaten/kota yang melekat pada dinas

Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan di bidang penanaman modal.

(2) Besaran unit pelayanan terpadu satu pintu daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengikuti besaran dari Dinas yang menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.

(3) Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non

perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Peraturan Bupati/Walikota.

(4) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan

terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu

pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel

Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal

memperoleh nilai kurang dari 401 (empat ratus satu),

diwadahi dalam dinas penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu tipe C yang membawahi paling banyak 3

(tiga) bidang.

(6) Pembinaan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur sebagai

wakil pemerintah pusat.

Pasal 40…