Pasal 37

(1) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan

Pemerintahan Pilihan.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

• Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan

pelayanan dasar; dan

• Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar.

(3) Urusan…

(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan

pelayanan dasar, terdiri atas:

• pendidikan;

• kesehatan;

• pekerjaan umum dan penataan ruang;

• perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

• ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat; dan

• sosial.

(4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar, terdiri atas:

• tenaga kerja;

• pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

• pangan;

• pertanahan;

• lingkungan hidup;

• administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

• pemberdayaan masyarakat dan Desa;

• pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

• perhubungan;

• komunikasi dan informatika;

• koperasi, usaha kecil, dan menengah;

• penanaman modal;

• kepemudaan dan olah raga;

• statistik;

• persandian;

• kebudayaan;

• perpustakaan; dan

• kearsipan.

(5) Urusan…

(5) Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri atas:

• kelautan dan perikanan;

• pariwisata;

• pertanian;

• perdagangan;

• kehutanan;

• energi dan sumber daya mineral;

• perindustrian; dan

• transmigrasi.

(6) Masing-masing Urusan Pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diwadahi dalam

bentuk dinas.

(7) Khusus untuk Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman

dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilaksanakan

oleh:

• dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan

sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan

• dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan

sub urusan kebakaran.