Pasal 3

(1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan

dengan Perda.

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah

mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah

provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota.

(3) Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan

berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan

Urusan Pemerintahan Pilihan.

(4) Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau

menyetujui dengan perintah perbaikan Perda kepada

gubernur atau bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas)

Hari sejak diterimanya Perda.

(5) Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat menyetujui seluruhnya atas Perda sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah mengundangkan

Perda dalam lembaran Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(6) Apabila…

(6) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari, Menteri atau

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak memberikan

jawaban, Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dianggap telah mendapat persetujuan.

(7) Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat menyetujui dengan perintah perbaikan Perda

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perda tersebut harus

disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD sebelum

diundangkan.

(8) Dalam hal kepala Daerah mengundangkan Perda yang tidak

mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah

provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota atau Perda tidak

disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri atau gubernur

membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).