Pasal 28

(1) Pada badan Daerah provinsi dapat dibentuk unit pelaksana

teknis badan Daerah provinsi untuk melaksanakan kegiatan

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

tertentu.

(2) Unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.

(3) Klasifikasi…

(3) Klasifikasi unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

• unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas A untuk

mewadahi beban kerja yang besar; dan

• unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas B untuk

mewadahi beban kerja yang kecil.

(4) Pembentukan unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis

kepada Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana

teknis badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dan pembentukan unit pelaksana teknis badan Daerah

provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan

Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari

menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di

bidang aparatur negara.

Bagian Kedua Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Paragraf 1 Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota