Pasal 27

(1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu fungsi

penunjang Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat

untuk dibentuk badan Daerah provinsi sendiri, fungsi

penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan

badan lain.

(2) Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam

1 (satu) badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) didasarkan pada perumpunan fungsi penunjang

Urusan Pemerintahan dengan kriteria:

a.kedekatan…

• kedekatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan;

dan/atau

• keterkaitan antar penyelenggaraan fungsi penunjang

Urusan Pemerintahan.

(3) Perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

• kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan

• perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

(4) Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling

banyak 2 (dua) fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

(5) Tipelogi badan Daerah provinsi hasil penggabungan fungsi

penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sesuai dengan jumlah bidang hasil

penggabungan.

(6) Nomenklatur badan Daerah provinsi yang mendapatkan

tambahan bidang dari fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan merupakan nomenklatur badan Daerah

provinsi dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang

berdiri sendiri sebelum penggabungan.