Pasal 24

(1) Badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf e merupakan unsur penunjang Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

(2) Badan Daerah provinsi dipimpin oleh kepala badan Daerah

provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi.

(3) Badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi

penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah provinsi.

(4) Badan Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan

fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup

tugasnya;

• pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan

lingkup tugasnya;

• pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

• pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Unsur...

(5) Unsur penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• perencanaan;

• keuangan;

• kepegawaian;

• pendidikan dan pelatihan;

• penelitian dan pengembangan; dan

• fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(6) Badan Daerah provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f

dibentuk dengan kriteria:

• diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan

• memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan

tugas dan fungsi semua Perangkat Daerah provinsi.

(7) Untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan

Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat,

Daerah provinsi dapat membentuk badan penghubung

Daerah provinsi di ibu kota negara.

(8) Pembentukan badan penghubung Daerah provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan

Perda provinsi.