Pasal 22

(1) Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan

Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan

yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi dapat

dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.

(2) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat meliputi 1 (satu) atau lebih kabupaten/kota.

(3) Cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan

dalam 2 (dua) klasifikasi.

(4) Klasifikasi…

(4) Klasifikasi cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) terdiri atas:

• cabang dinas kelas A untuk mewadahi beban kerja yang

besar; dan

• cabang dinas kelas B untuk mewadahi beban kerja yang

kecil.

(5) Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah

dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri.

(6) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik

Urusan Pemerintahan, cabang dinas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mendapat pelimpahan wewenang dari gubernur

yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(7) Cabang dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

berkoordinasi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota

yang melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan

tugas cabang dinas.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai cabang dinas diatur dengan

Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis

dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.