Pasal 21

(1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdapat unit

pelaksana teknis dinas Daerah provinsi di bidang kesehatan

berupa rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi

bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara

profesional.

(2) Rumah sakit Daerah provinsi dipimpin oleh direktur rumah

sakit Daerah provinsi.

(3) Rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola

rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola

pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

(4) Dalam hal rumah sakit Daerah provinsi belum menerapkan

pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah,

pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah provinsi tetap

bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban keuangan.

(5) Rumah …

(5) Rumah sakit Daerah provinsi dalam penyelenggaraan tata

kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dibina dan bertanggung jawab kepada

dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di

bidang kesehatan.

(6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah

sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan di bidang kesehatan.

(7) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta

pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang kesehatan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan

kerja rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) serta pengelolaan keuangan rumah sakit

Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.