Pasal 13

(1) Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh kepala dinas Daerah provinsi yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi.

(3) Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan

Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

(4) Dinas Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan

fungsi:

a.perumusan...

• perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

• pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

lingkup tugasnya;

• pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur

terkait dengan tugas dan fungsinya.