Pasal 11

(1) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh inspektur.

(3) Inspektur Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

gubernur melalui sekretaris Daerah.

(4) Inspektorat…

(4) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina

dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh

Perangkat Daerah.

(5) Inspektorat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan

fungsi:

• perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan

fasilitasi pengawasan;

• pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lainnya;

• pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan dari gubernur;

• penyusunan laporan hasil pengawasan;

• pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur

terkait dengan tugas dan fungsinya.