Pasal 103

(1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 bertugas

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada

gubernur atau bupati/wali kota sesuai keahliannya.

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli

gubernur dan staf ahli bupati/wali kota, dapat dibentuk 1

(satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi

urusan umum/tata usaha.

Bagian Kesatu

Tujuan Pemetaan