Pasal 11

(1) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemohon harus

memenuhi persyaratan:

• akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
• nomor pokok wajib pajak;
• surat keterangan domisili;
• rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk izin usaha tanaman yang diterbitkan oleh gubernur;
• rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman provinsi dari gubernur untuk izin usaha tanaman yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
• Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
• rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
• jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota;
• rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman;
• hasil analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; dan
• pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

(2) Izin usaha diberikan oleh:

• gubernur, untuk lokasi lahan usaha budidaya tanaman yang berada pada lintas wilayah kabupaten dan/atau kota dalam provinsi yang bersangkutan;
• bupati /walikota, untuk lokasi lahan usaha budidaya tanaman yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.