Pasal 40

(1) Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 huruf b angka 4) dilaksanakan melalui

rangkaian proses penjaminan infrastruktur yang dilakukan dengan mekanisme satu pelaksana oleh badan usaha penjaminan infrastruktur (single uindow policAl. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai:

• bentuk dan tata cara pemberian Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 huruf a diatur oleh menteri, kepala

Lembaga, kepala daerah, dan/ atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

• bentuk dan tata cara pemberian Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 huruf b diatur dalam Peraturan Menteri.