Pasal 39

Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 terdiri atas:

• dukungan dari Kementerian, Lembaga, pemerintah daerah, dan/ atau Otorita Ibu Kota Nusantara; dan/ atau
• dukungan dari Menteri dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal nasional, antara lain berupa:

1. fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi KPBU IKN;

2. Dukungan Kelayakan;

3. insentifperpajakan;

4. penjaminan . . .

SK No 141283 A

PRESIDEN

4l penjaminan Pemerintah; dan/atau

1. Pemanfaatan BMN.